Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan STI Instansi Pemerintahan

1 Jun

Keppres no. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak diatur secara eksplisit terutama tentang pengadaan jasa pengembangan sistem informasi. Tidak diaturnya hal tersebut bahkan hingga perubahan ketujuh menyebabkan kepastian hukum atas penanggung jawab keberhasilan proyek teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintahan menjadi kurang jelas di negara hukum ini. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam menyusun keppres tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan terutama dalam pengadaan jasa pengembangan sistem informasi.

Informasi lebih lanjut silakan download file berikut.

File Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa STI Pemerintah

Penulisan Kutipan:
Adrianto Sugiarto Wiyono, Diah Elita Hapsari, Suhardi, Cahyana Ahmadjayadi., (2008), “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pengembangan Sistem Informasi pada Instansi Pemerintahan”, Prosiding e-Indonesia Initiative Forum, Jakarta. (tersedia pada https://rianadrianto.wordpress.com)

2 Tanggapan to “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan STI Instansi Pemerintahan”

  1. indra rivani 28 Juli 2008 pada 17:19 #

    bisa minta contoh risalah kontrak pengadaan barang mulai dari awal ampe spmk nilai proyek >100 juta

  2. Rian 28 Juli 2008 pada 23:00 #

    Wah maaf saya tdk punya🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: